My Life

Perjanjian Pra Nikah

2012-02-14T07:02:00.000-08:00

Di negara kita yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk membuat perjanjian pra nikah. perjanjian pranikah (Prenuptial Agreement) menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya

Karena pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka perjanjian pranikah masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepantasnya dibicarakan dan dilakukan. Karena kalau dilakukan, lalu akan muncul pertanyaan apa bedanya dengan perjanjian-perjanjian yang biasa dilakukan oleh dua orang yang melakukan transaksi bisnis?

1. Apa yang dimaksud dengan perjanjian pra nikah?

Prenuptial Agreement atau perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

Biasanya perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang yang memiliki warisan besar.

2. Apakah membuat perjanjian pra nikah dibenarkan secara hukum dan agama?

Membuat perjanjian pra nikah di perbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:”Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, keduabelah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. dalam penjelasan pasal 29 UU No.1/1975 tentang perkawinan, dikatakan Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak.

Dalam ayat 2 dikatakan: perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilemana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian pra nikah sebagaimana dikatakan dalam pasal 47 ayat : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”

Konsep perjanjian pra nikah awal memang berasal dari hukum perdata barat KUH Per. Tetapi UU No.1/1974 tentang Perkawinan ini telah mengkoreksi ketentuan KUH Per (buatan Belanda) tentang perjanjian pra nikah. Dalam pasal 139 KUH Per: “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjia itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, menurut pasal berikutnya”

Bila dibandingkan maka KUH Per hanya membatasi dan menekankan perjanjian pra nikah hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam UU Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat

Secara agama, khususnya agama islam dikatakan dalam AQ Al-baqarah :2 dan Hadits: bahwa setiap Mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-masing. Maksudnya, jika seorang Mukmin sudah berjanji harus dilaksanakan. Perjanjian pranikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, contohnya : perjanjian pranikah yang isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada istrinya. Padahal dalam Islam, harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri, masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupu orangtua suami yang masih hidup.Hal diatas adalah “menghalalkan yang haram" atau contoh lain Perkawinan dengan dibatasi waktu atau namanya nikah mut'ah (kawin kontrak). Suatu Pernikahan tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai"

Dalam agama katolik, perjanjian perkawinan yang penting adalah dimana pria dan wanita yang melakukan perkawinan akan membentuk kebersamaan seluruh hidup (Consorsium totius Vitac) diantara mereka menurut sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Sementara untuk agama Hindu, hukum yang mengatur khusus tentang perjanjian perkawinan tidak ada, tetapi yang jelas apabila ada perjanjian yang dibuat bertentangan dengan larangan dalam agama Hindu maka perjanjian itu tidak sah. Begitu pula dengan agama budha, menurut hukum perkawinannya (HPAB) yang telah disahkan pada tanggal 1 Januari 1977, tidak ada aturan khush tentang perjanjian perkawinan, diaman berarti terserah para pihak yang bersangkutan asal perjanjian yang diabuat tidak bertentangan dengan agama Budha Indonesia, UU No. /1975 dan kepentingan Umum (Prof. Hilman Hadikusuma, SH, Hukum perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan, hukum adat dan hukum agama, CV. Maju Mandar, Bandung, 1990, hlm. 60)

3. Apa Saja Isi Perjanjian Pranikah?

isi Perjanjian pra nikah diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, Seperti telah dijelaskan diatas dalam point 1.

Bahwa perjanjian pra nikah dasarnya adalah bentuk kesepakatan maka ia termasuk dalam hukum perjanjian buku III KUHPer, sebagaimana Pasal 1338 : para pihak yang berjanji bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

Biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain :

- tentang pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri.

Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

Tetapi Untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam: “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan RT”. Dalam ayat 2 dikatakan: “Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan RT”. Untuk biaya kebutuhan RT istri dapat membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan RT, hal mana bisa diperjanjikan dalam perjanjian pra nikah. Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjiankan tentang bagaimana cara pembagian harta.

- Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.

- Tidak terbatas pada masalah keuangan saja, isi perjanjian pra nikah bisa meliputi hal-hal yang kira-kira dapat berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah.

- Pada perjanjian pranikah juga dapat menyebutkan tentang tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan. Walaupun pada prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang anak, sehingga istri juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak.

- Bahkan dalam perjanjian pra nikah dapat diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, Waktu giliran dan biaya RT bagi isteri yang akan dinikahinya (pasal 52 KHI).

Dalam perjanjian pra nikah itu para pihak tidak bisa mencantumkan klausul penentuan kewarganegaraan apakah anak yang dilahirkan kelak mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibu, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No.62 tahun 1968 tentang kewarganegaraan, yang menganut asas ius sanguinis yaitu asas seorang anak akan mengikuti kewarganegaraan suami.

Intinya dalam perjanjian pranikah hal hal yang disebutkan didalamnya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, Seperti telah dijelaskan diatas dalam point 1, dan kesepakatan dicapai setelah masing-masing pihak sepakat dan sukarelaan serta tidak ada paksaan.

Pelanggaran atau tidak dijalankannya isi perjanjian pra nikah ini maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perceraian ke PA atau PN setempat

Biasanya konsep dasar akta perjanjian pra nikah sudah ada di semua notaris, tinggal nanti terserah pada masing-masing calon pasangan untuk menambahkan atau mengurangi. Notaris akan memeriksa bukti kelengkapan yang menunjang isi perjanjian tadi seperti bukti kepemilikan atas harta yang diklaim adalah milik salah satu pihak, Untuk memastikan kebenaran isi akta perjanjian pra nikah. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh calon istri, calon suami, notaris dan dua orang saksi.

4. Apakah perjanjian Pranikah bisa dicabut kembali

Perjanjian pra nikah dapat dicabut kembali asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti dikatakan dalam 29 ayat 4 UU Perkawinan : “selama perkawina berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Hal yang sama dikatakan dalam Pasal 50 ayat 2 KHI; “Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan tersebut dilangsungkan’ dan Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga ( Pasal 50 ayat 5 KHI).

Bahwa sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami dan isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat (Pasal 50 ayat 3 KHI).

Apabila dalam tempo 6(enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga ( pasal 50 ayat 4 KHI ).

Esensi pencabutan perjanjian pra nikah juga sejalan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPer perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali atas dasar kesepakatan keduabelah pihak.

Perjanjian pra nikah ini berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan (Psl 29 ayat 3 UU Perkawinan)

5. Apa manfaat perjanjian pranikah bagi perempuan?

Beberapa manfaat bagi pasangan calon pengantin, khusunya wanita antara lain;

- Bila terjadi perceraian maka perjanjian pranikah ini akan memudahkan dan mempercepat pembagian harta, karena sudah pasti harta yang akan diperoleh masing-masing, sudah jelas apa yang menjadi milik suami dan apa yang menjadi milik istri, tanpa proses yang berbelit belit sebagaimana bila terjadi perceraian.

- Harta yang diperoleh isteri sebelum nikah, harta Bawaan, harta warisan ataupun hibah tidak tercampur dengan harta suami. Menjadi jelas harta milik istri apa saja.

- Dengan adanya pemisahan hutang maka menjadi siapa yang berhutang dan jelas siapa akan yang bertanggung jawab atas hutang tersebut. Untuk melindungi anak dan Isteri, maka isteri bisa menunjukan perjanjian pra nikah bila suatu hari suami meminjam uang ke bank kemudian tidak mampu membayar, maka harta yang bisa diambil oleh Negara hanyalah harta milik pihak tersebut (siapa yang meminjam) atau harta suami bukan dari harta isteri.

- Isteri terhindar dari adanya kekerasan dalam RT, bisa dalam artian fisik ataupun psikis, misalnya istri bisa mengembangkan kemampuannya dengan boleh bekerja, menuntut ilmu lagi, dll Karena tidak jarang terjadi ketidakseimbangan dalam berinteraksi antara suami dan isteri, salah satu pasangan mendominasi yang lain sehingga terjadi perasaan yang terendahkan dan terkekang dalam berekspresi.

- Untuk isteri yang ingin mendirikan PT maka ia bisa bekerjasama dengan suami karena sudah tidak ada lagi penyatuan harta dan kepentingan, bukan pihak yang terafiliasi lagi.

Kesimpulannya :

Perjanjian pranikah tidaklah seburuk yang kita duga, sebab jika kita bisa terlusuri lebih jauh ternyata cukup banyak manfaat yang bisa didapat terutama pagi pasangan yang membutuhkannya dan terutama anak-anak.

Dalam pembuatan perjanjian pranikah, masing masing pihak saling terbuka,tentang maksud dan tujuan perjanjian pranikah, berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati bersama tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi, sehingga perasaan salah satu pihak merasa dirugikan tidak terjadi karena satu sama lain sudah mengetahui dan menyetujui dan mau menjalani isi perjanjian tersebut.

Sumber : http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/perkawinan.html

Contoh Prenuptial Agreement

2012-02-14T06:16:00.000-08:00

PRENUPTIAL AGREEMENT -

Number :

- On this day,

- Appear before me, RAIMOND FLORA LAMANDASA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notary in Bogor, in the presence of witnesses who are known to me, Notary and whose names will be mentioned at the end of this deed.
1. Mister ………….., born in Amsterdam, dated ……………………………… ,
Dutch Nationality, private person, residing in ……………………, Jalan ………, Rt. …, Rw. …, Kelurahan ………, Kecamatan …….
- holder of Dutch passport number NK ………. -------
- Hereinafter called HUSBAND. -------------------
2. Miss …………….., born in Bogor, dated …………. --------
……………., Indonesian Nationality, Employee, -------
residing in Jakarta Selatan, Apartement …………, ---
Rt. …, Rw. …, Kelurahan …., Kecamatan …………. -----
- holder of Indonesian Identity Card Number -----
…………………….----------------------------------------
- Hereinafter called WIFE. ----------------------
- The appearers are known to me, Notary. -----------
- The appearers firstly declare : ------------------
- that, the appearer Mister ………….. of --------------
Dutch Nationality comtemplates to enter into -------
a marital relation with the appearer Miss …………. ----
of Indonesian Nationality ; ------------------------
- that, in anticipation of such marriage, the appearer
Mister …………. mentioned above, based on his own free
and voluntary act has subjected himself to the Civil
and Marriage Law prevailing in Indonesia ; --------------------------
- The appearers further declare that, in anticipation
of such marriage, the parties desire to enter into
a Prenuptial agreement as follows ; --
------------------- Article 1 ----------------------
- Between husband and wife there will be no --------
community property, both of goods, rights and debts,
profits and losses or proceeds as well as of income.
- The assets and debts of the respective parties, --
either existing before and/or after the ------------
solemnization of their marriage shall remain the ---
right and burden of the respective parties. --------
-------------------- Article 2 ---------------------
- The wife shall be entitled to manage and control -
her own assets, both movables and immovables and to-
spend all her income and proceeds for her own ------
behalf. --------------------------------------------
- For such management the wife need not be supported
by her husband, nevertheless the wife is hereby ----
permanently empowered necessarily by the husband to-
undertake the said management without requiring ----
her husband's support. -----------------------------
- The husband is prohibited to release any title to-
the wife's assets without her permission.-----------
----------------------- Article 3 ------------------
- Costs expended for household, education and care -
of the children born in their wedlock shall be borne
by the husband, whereas the wife shall on no account
be claimed nor sued regarding the debts connected --
with the said costs. -------------------------------
----------------------- Article 4 ------------------
- Movable properties, acquired by the respective ---
parties after the solemnization of their marriage, -
must be proven by a list to be signed by both ------
parties, subject to the right of the wife to prove -
the existence of such goods or the value thereof. --
- Movable properties which cannot be proven by the -
said list or other documents, that they are the ----
property of the husband, may not be considered as --
his property, but will be considered as the --------
property of the wife. ------------------------------
---------------------- Article 5 -------------------
- Clothings and jewelries worn by the respective ---
parties at the time of the dissolution of the ------
marriage or at the time of making a settlement of --
account pursuant to law, will be considered to be --
the ownership of whoever wearing the said goods, ---
so that with respect to the said goods no ----------
settlement of account will be made. ----------------
- All kinds of goods for household needs, ----------
including dinner things, beds and bedding existing -
at the house of the husband and wife at the time ---
of the dissolution of the marriage or at tha time --
of settling of account pursuant to law, will be ----
considered as the ownership of the wife, so that ---
againts the said goods no settlement of account ----
will be made. --------------------------------------
- Goods acquired due to or in whatever manner by the
respective parties must be proven by a document. ---
- Should there be no written evidence, for the wife-
or her heirs, other evidences or public knowledge --
may be considered and are accepted as legal --------
evidence. ------------------------------------------
- Finally the parties declare that in their --------
marriage besides clothings and jewelries, the ------
appearers declare that it is not neccessary to make-
any specification herein as they don't carry -------
anything which need to be written herein. ----------
---------------- IN WITNESS WHEREOF ----------------
- This deed has been drafted as minutes and --------
executed in Bogor, on the day and date mentioned ---
in the preamble of this deed, in the presence of : -
1. Mrs. …………., born in ……., dated ……………………..--------
Indonesian Nationality, Notary's clerks, --------
residing at ……….., Jalan ……….., Rt. …, Rw. …, ---
Kelurahan …., Kecamatan …. ----------------------
- holder of Indonesian Identity Card Number -----
………….; ------------------------------------------
2. Mrs. …………., born in ……., dated ……………………..--------
Indonesian Nationality, Notary's clerks, --------
residing at ……….., Jalan ……….., Rt. …, Rw. …, ---
Kelurahan …., Kecamatan …. ----------------------
- holder of Indonesian Identity Card Number -----

as witnesses. --------------------------------------
- This deed, after having been duly read out by me,-
Notary, to the appearers and witness, was ----------
immediately signed by the appearers, witnesses and -
me, Notary. ----------------------------------------
- Executed with ………..-------------------------------

Sumber : http://raimondfloralamandasa.blogspot.com/2009/06/prenuptial-agreement-by-raimond-flora.html

Pentingnya Prenuptial Agreement

2012-02-14T06:12:00.000-08:00

Cinta adalah anugerah Tuhan. Bertemu dengan seseorang kemudian menjalin cinta, bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Tak terkecuali ketika anda bertemu dengan seseorang yang berkewarganegaraan asing (WNA). Cinta tak mengenal suku, kasta dan negara. Bila ternyata hati anda telah mantap memilih pria WNA sebagai pendamping hidup anda, itu adalah hal yang wajar dan sepenuhnya hak anda. Sebelum memasuki gerbang pernikahan, tentu banyak hal yang harus anda perhatikan. Selain mempersiapkan foto prewedding, pesta di hotel berbintang atau berbulan madu di sebuah pulau yang romantis, hal lain yang tak kalah penting untuk anda berdua persiapkan adalah persiapan pasca-nikah, seperti tempat tinggal, transportasi, pemilihan asuransi, keputusan memiliki anak, pengaturan keuangan dan Perjanjian Pranikah (“Prenuptial Agreement”).

Prenuptial Agreement atau lebih populer dikenal dengan Perjanjian Pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai yang akan menikah. Isi perjanjian ini mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan. Perjanjian Pranikah dibuat dalam suatu akta otentik di hadapan Notaris.

Namun sayangnya, banyak orang yang belum mengetahui tentang makna dan pentingnya Perjanjian Pranikah ini. Sebab, pada awalnya Perjanjian Pranikah sering dilakukan oleh kalangan atas yang yang memiliki harta warisan yang banyak, atau seorang duda/janda yang hendak menikah lagi namun ingin memberikan kekayaan hanya pada anak dari hasil pernikahan sebelumnya. Keinginan orang dari Perjanjian Pranikah kian berkembang sejalan dengan makin banyaknya orang yang menyadari bahwa pernikahan merupakan sebuah komitmen. Tujuan terpenting dari Perjanjian Pranikah ini adalah untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing (suami ataupun isteri).

Di negara kita, Perjanjian Pranikah memang tidak terlalu membudaya. Ketika anda bermaksud untuk melaksanakan Perjanjian Pranikah, bukan tidak mungkin akan banyak mata yang memandang aneh bahkan merasa risih. Perjanjian Pranikah masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif, bahkan mungkin bermakna matrealistik, egois, tidak etis, atau tidak sesuai dengan adat ketimuran.

Namun bila kita mengingat semakin maraknya kasus perceraian, permasalahan yang sebelumnya tak pernah anda bayangkan akan muncul ke permukaan saat terjadinya perceraian. Alangkah lebih baiknya bila pandangan anda dan cara berpikir anda terbuka terhadap fenomena tersebut. Perjanjian Pranikah diharapkan justru dapat memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang harus dan boleh dilakukan pasangan, sehingga dapat tercipta kelanggengan dalam pernikahan anda.

Membuat Perjanjian Pranikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Pasal 29 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur mengenai hal tersebut “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. Di dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak.

Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian Pranikah sebagaimana termuat dalam pasal 47 “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”

Konsep perjanjian pra nikah awalnya berasal dari hukum perdata barat Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun UU Perkawinan telah mengkoreksi ketentuan KUH Perdata tersebut, khususnya tentang Perjanjian Pranikah. Dalam pasal 139 KUH Perdata mengatur “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, menurut pasal berikutnya”

UU Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa di luar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.

Manfaat dibuatnya Perjanjian Pranikah ini antara lain, bagi anda wanita Indonesia yang ingin menikah dengan pria WNA, sebaiknya anda terlebih dahulu membahas masalah ini bersama pasangan anda. Hal ini demi kepentingan bersama dan menjamin perlindungan hukum bagi anda berdua, Perjanjian Pranikah merupakan solusi yang terbaik bagi keutuhan perkawinan anda. Contoh paling simple adalah ketika anda bermaksud ingin membeli tanah dan bangunan (rumah), bila anda tidak memiliki Perjanjian Pranikah, hal ini akan menjadi masalah baru bagi anda.

Menurut Pasal 21 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), WNA memang tidak dapat memiliki tanah atau rumah sebagai Hak Milik. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik Walaupun rumah dan tanah tersebut diatasnamakan isteri yang notabene warganegara Indonesia. Jika tidak adanya Perjanjian Pranikah yang antara lain mengatur harta kekayaan, maka terjadi penyatuan harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri. Oleh karena itu rumah dan tanah itu merupakan harta bersama karena diperoleh selama perkawinan.

Bila suatu hari nanti isteri meninggal dunia, suami yang WNA sebagai ahli warisnya tetap berhak atas rumah dan tanah tersebut, namun bukan sebagai hak milik tetapi hanya hak pakai. Menurut ketentuannya orang asing hanya diperbolehkan memiliki hak pakai saja. Hak milik tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak itu wajib melepaskan hak tersebut.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat (3) UUPA disebutkan: “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

Selain itu, bila terjadi perceraian maka Perjanjian Pranikah ini akan memudahkan dan mempercepat pembagian harta, karena sudah pasti harta yang akan diperoleh masing-masing, sudah jelas apa yang menjadi milik suami dan apa yang menjadi milik istri, tanpa proses yang berbelit belit. Harta yang diperoleh isteri sebelum nikah, harta bawaan, harta warisan ataupun hibah tidak akan tercampur dengan harta suami. Karena itu akan menjadi jelas apa saja harta yang dimiliki istri . Dengan adanya pemisahan hutang, maka jelas siapa yang akan yang bertanggung jawab atas hutang tersebut. Demi melindungi anak dan Isteri, maka isteri bisa menunjukan perjanjian pra nikah bila suatu hari suami meminjam uang ke bank kemudian tak mampu melunasi, maka harta yang bisa diambil oleh Negara hanyalah harta yang dimiliki suami dan bukan harta isteri.

*********

Firman Allah SWT:

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”
(QS. An-nisa [4]: 20-21).

Sumber:

http://sosbud.kompasiana.com/2011/07/01/pentingnya-prenuptial-agreement-bagi-pasangan-beda-negara/

Prenuptial Agreements for mixed mariage couples

2012-02-14T05:36:00.000-08:00

Most people think of marriage as the ultimate emotional and spiritual bond. They are looking forward to a life of happiness. However when faced with negotiating a premarital agreement, they realize that not only do they have to decide what will happen to them when they divorce or die, but that they also have to negotiate these issues with their fiancé(e). It’s just not what people are thinking about when they are getting married.

If you are foreigner and plan to marry an Indonesian spouse, you need to get a prenuptial agreement. Considering that foreigners are not allowed to legally own property in Indonesia, and if you wish to take the quite sensible precaution of a prenuptial agreement for the purpose of protecting yourself and your properties in the event that one of you dies, a prenuptial agreement is a must-have choice. The Indonesian government can, by law, take virtually every purchased property away from the grieving party if they did not create such a protective document PRIOR to marriage.

To avoid this kind of trouble, it would be prudent to draft a prenuptial agreement complying with Indonesian law to ensure that your financial interests will be upheld by Indonesian court.

Legal Aspects

The Indonesian marriage law of 1974 has a very simple provision for prenuptial agreements, when compared to the former Dutch law, Civil Code. The law governing the prenuptial agreement only consists of one article. It stipulates that the agreement should be made prior to marriage. The agreement should be legalized by the marriage registry. It means, registering with Civil Registry for Non-Moslems or with the Religious Affairs Office (so called “Kantor Urusan Agama/KUA”) for Moslems.

Both parties are free to determine the form of law, as long as it abides by the law: religious and moral. The provisions are indeed very abstract. The legislature seems to leave it that way in order to make it flexible with the development of the religion, moral, and public order.

Another provision stipulated in the marriage law is that the agreement cannot be amended during marriage, except upon approval of both parties and cannot cause disadvantage to any third party.

In order to be legal and valid in Indonesia, the pre-nuptial agreement must be executed by an Indonesian lawyer/notaris. An agreement which is simply notarized in a foreign country is not sufficient and not valid in Indonesia.

Persons in Need of a Prenup

Consider a prenuptial agreement if you have at least one of the following conditions:

You are the person who is bring a lot of assets to the partnership, including a retirement account
You have children from a prior marriage
You own your own business or are a partner in a company
You on a fast career track and are likely to earn a hefty salary in the future
You are Indonesian planning to marry to a foreigner
Anyone who is paying for his or her spouse to get an advanced degree which is likely to result in significant future earnings
You plan to purchase land/home in Indonesia during your marriage

Making a Prenup

Indonesian law does not provide a ready-made framework for a prenuptial agreement. You and your lawyer have more leeway to define your future legal relationship, although you are bound by law, religion, morals, and public order considerations in drafting the agreement.
An Indonesian prenuptial agreement must be tailored to the particular needs of the husband and wife and sufficiently flexible to take into account changes in your future circumstances during the course of the marriage.

Begin by collecting all the things you want to be included in the prenuptial agreement. Ask your lawyer to draft the agreement and request his/her recommendations.

Make note that the property purchased in Indonesia will be under your Indonesian spouse’s name, pisah harta. This is necessary because foreigners are not allowed to own property in Indonesia. For mixed couples what is needed is a prenup which instigates pisah harta (separation of assets) as the rule so that a WNI spouse can legally own and hold a Surat Hak Milik on property purchased. This negates the foreign spouse being an automatic owner of 50% of the property due to the usual joint property rule for married couples in Indoneisa. This is one of the most important points of the pre-nuptial agreement.

You need to specify the percentage of the wealth that each spouse will receive if the marriage was dissolved. Included in the agreement should be full disclosure of all assets and liabilities, including the value of each asset. Make sure that the terms of the agreement do not promote dissolution of assets.

Keep a copy of all drafts of the documents so that there is a record that you have reviewed every draft. Keep all the drafts, correspondence, and notes so that the file reflects the negotiations and the various resulting revisions. Name and number the drafts in consecutive order such as “draft number three”. This record will be very helpful if the agreement is later contested.

After negotiating the agreement, make sure you understand its terms and the importance of abiding by them. An agreement followed by both parties is more likely to stand the test of time.

Avoid commingling assets and keep careful records. A qualified accountant or bookkeeper can assist you with this task. Even if the agreement is set aside or revoked, careful bookkeeping will make it easier for the court to trace assets and will save you lots of money.
At Wijaya & Co, we provide client with prenuptial agreement questionnaire. The main purpose of this questionnaire is to gather facts and obtain client’s input on issues that should be incorporated into a prenuptial agreement. The questionnaire consists of the issues that should be considered when you enter into a prenuptial agreement. Some of you might not be ready to discuss every issue that listed on the questionnaire. Therefore, it is OK if you want the agreement is to be silent on the subject. When you are ready, the two of may sit down together, once again, to discuss the silent part(s).

Importance of Separation of Property

It can not be emphasized enough that this is one of the most essential elements in a pre-nuptial agreement. This is because Indonesian agrarian law says that ONLY Indonesian citizens can hold hak milik ownership or land/buildings. Indonesian marriage law says that assets in a marriage are joint property. The Agrarian law does not say that ALL indonesians have right of ownership but that ONLY indonesian have right of ownership. This obvious contradiction in laws is what necessitates the need for a pre-nuptial agreement .. so that an Indonesia/foreign couple can in fact purchase property in Indonesian during their marriage. With the pre-nuptial agreement the Indoensian spouse can legally own said property.

Reference: article 119 (KUHPer, Buku I, Bab VI "harta bersama menurut undang-undang dan pengurusannya", bagian 1 : Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta-bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.

A rough translation: From the moment of execution of the marriage, there shall exist by law community of property between the spouses to the extent that no other stipulations have been made in the prenuptial agreement. Rules regarding community property cannot be revoked or amended by mutual agreement between the spouses for the duration of the marriage.

Record the Agreement

There are two registrations required for a prenuptial agreement. A premarital agreement must be recorded with the registrar’s office of the local district court, and marriage registry. The agreement will take effect for the husband and wife when the marriage recorded at the Civil Registry or the Office of Religious Affairs and shall take effect against third parties upon the date of registration with the local district court where the marriage will take place.

If the agreement is not recorded at the local district court, then the marriage will be considered as if there is no prenuptial agreement exists. Thus, your marriage will have joint-ownership in property. This is the same as if you don’t have a prenup.

Legally speaking, the pre-nuptial agreement does not have to be registered in the court but to the Capil or Kantor Urusan Agama (depending on one's religion). While many notaris/lawyers advise that the agreement be register in the local cour (Pengadilan Negeri), it isn't mandatory. The registration is low cost (approx. IDR 100.000) and well worth the further legal protection.

Death to Either Party

If your Indonesian spouse pass-away, you will have to transfer the property within one year. Transferring the property can be either sell it to other Indonesian or pass it to your children. Under 2006 Citizenship Law, children born into mixed-marriage are entitled to dual-citizenship. They can keep the two citizenships until the age of 18 years plus another 3 years to choose one. In the event they did not choose Indonesian citizenship; they will be treated as foreigner and therefore will not be able to hold the property any further. On the other hand, if the foreign spouse pass away, the Indonesian spouse can maintain ownership of the property.

Updating the Prenup

It is important to understand the need to keep the agreement up-to-date. The agreement should be designed to accommodate the passage of time and changes in status, such as the birth of children, and increase or decrease in wealth, or the disability of either party. Since no agreement can take into account all possible eventualities, however, you need to review the agreement periodically, with an attorney, to keep it current.

Post Nuptial Agreements

A post-nuptial agreement will not be honored in an Indonesian court. The agreement (and legal document) needs to be made before the marriage begins. Under Indonesian law, anything owned in a marriage is joint property unless it has been decided otherwise in a prenup, prior to date of marriage.

Article 147 of the Civil Code stipulates that "The prenuptial agreement shall be invalid if it is not drawn up by notarial deed, prior to concluding the marriage." Article 119 stipulates that "from the moment of execution of the marriage, there shall exist by law community of property between the spouses to the extent that no other stipulations have been made in the prenuptial agreement. Rules regarding community property cannot be revoked or amended by mutual agreement between the spouses for the duration of the marriage.

Foreign Pre-Nuptial Agreements

It may also be advised to have a pre-nuptial agreement that is valid in your country of origin (for foreign spouse) to govern assets in the foreign spouse's country of origin. It should be registered in your country, or through the consular section of your embassy in Jakarta. Both agreements are ONLY valid in the country they have been tailored for.

Sumber:

http://www.expat.or.id/info/prenuptialagreement.html

Akreditasi sekolah

2012-02-13T20:39:00.000-08:00

No.	Sekolah/Madrasah	NSS	Nilai Akreditasi	Peringkat Akreditasi	Tanggal Penetapan	Detail
1	SMA Islam As-Shofa Pekanbaru	304096007052	89.15	A	25/Oct/2011	detail
2	SMAS Djuwita Pekanbaru	304096007056	84.46	B	25/Oct/2011	detail
3	SMAS An-Naas Pekanbaru	304096008048	77.41	B	25/Oct/2011	detail
4	SMAN 14 Pekanbaru	301096006052	84.96	B	25/Oct/2011	detail
5	SMAS An-Nur Pekanbaru	304096001022	82.38	B	25/Oct/2011	detail
6	SMAS Budi Luhur Pekanbaru	304096002044	84.60	B	25/Oct/2011	detail
7	SMAS Witama Nasional Plus Pekanbaru	304096003054	72.99	B	25/Oct/2011	detail
8	SMAN 8 Pekanbaru	-	99.31	A	25/Oct/2011	detail
9	SMAN 10 Pekanbaru	301096007040	98.81	A	25/Oct/2011	detail
10	SMAS Plus Bina Bangsa Pekanbaru	304096004051	87.10	A	25/Oct/2011	detail
11	SMAS Dharma Loka Pekanbaru	304096011055	88.40	A	25/Oct/2011	detail
12	SMAN 1 Pekanbaru	301096003001	97.05	A	25/Oct/2011	detail
13	SMA Plus Bina Bangsa	304096004051	72.32	B	14/Dec/2007	detail
14	SMA Tri Bhakti	304096007041	76.83	B	02/Nov/2009	detail
15	SMA Handayani	304096005016	90.19	A	02/Nov/2009	detail
16	SMA YLPI Marpoyan	304096007042	77.21	B	02/Nov/2009	detail
17	SMAN 12 Pekanbaru	-/-	92.60	A	02/Nov/2009	detail
18	SMA Setia Dharma	-/-	84.19	B	02/Nov/2009	detail
19	SMAS Cendana	304096006008	98.93	A	02/Nov/2009	detail
20	SMA PGRI Pekanbaru	302096008090	87.94	A	02/Nov/2009	detail
21	SMAN 2 Pekanbaru	311096007002	93.29	A	02/Nov/2009	detail
22	SMA Plus Provinsi Riau	301096008050	99.05	A	02/Nov/2009	detail
23	SMAN 6 Pekanbaru	-/-	87.08	A	02/Nov/2009	detail
24	SMAN 11 Pekanbaru	30.1.09.60.07.041	93.24	A	02/Nov/2009	detail
25	SMAN 7 Pekanbaru	-/-	92.29	A	02/Nov/2009	detail
26	SMA Santa Maria	304096005007	93.43	A	02/Nov/2009	detail
27	SMA Datuk Batu Hampar	-/-	75.35	B	02/Nov/2009	detail
28	SMA Taruna Mandiri	304096004049	84.83	A	02/Nov/2009	detail
29	SMA Nurul Falah	304096002023	84.05	B	02/Nov/2009	detail
30	SMA Al-Huda	304096007047	84.50	A	02/Nov/2009	detail
31	SMA Seri Rama YLPI	304096002005	86.83	A	02/Nov/2009	detail
32	SMA Kalam Kudus	304096003034	94.95	A	02/Nov/2009	detail
33	SMA Muhammadiyah Pekanbaru	304096004011	85.73	A	02/Nov/2009	detail
34	SMAN 4 Pekanbaru	301096007038	95.06	A	02/Nov/2009	detail
35	SMAS Babussalam Pekanbaru	-/-	98.51	A	02/Nov/2009	detail
36	SMAN 3 Pekanbaru	301096006003	97.31	A	02/Nov/2009	detail
37	SMAN 5 Pekanbaru	301096004027	95.90	A	02/Nov/2009	detail
38	SMAN 9 Pekanbaru	301096003036	98.73	A	02/Nov/2009	detail
39	SMA Negeri 6 Pekanbaru	-	71,90	B	02/Dec/2005	detail
40	SMA Negeri 11 Pekanbaru	-	75,82	B	02/Dec/2005	detail
41	SMA Negeri 12 Pekanbaru	-	78,02	B	02/Dec/2005	detail
42	SMA Santa Maria Pekanbaru	-	78,18	B	02/Dec/2005	detail
43	SMA Negeri 7 Pekanbaru	-	78,57	B	02/Dec/2005	detail
44	SMA Setia Dharma Pekanbaru	-	78,63	B	02/Dec/2005	detail
45	SMA Negeri 2 Pekanbaru	-	89,43	A	02/Dec/2005	detail

Life Quotes

2012-02-13T18:18:00.000-08:00

Inflasi

2012-02-13T18:07:00.000-08:00

MATERI

Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan suatu kondisi dimana terjadi kemerosotan nilai uang karena banyaknya uang yang beredar sehingga menyebabkan kenaikan harga.

Ada 3 unsur dalam pengertian inflasi :

Adanya kenaikan harga secara umum
Terjadinya kenaikan harga secara terus menerus
Kenaikan harga berlangsung dalam jangka waktu lama.

Jenis-jenis Inflasi

Berdasarkan tingkat keparahannya

Inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat dan inflasi tidak terkendali.

Berdasarkan asal inflasi

Inflasi dari luar negeri dan inflasi dari dalam negeri.

Berdasarkan cakupan pengaruhnya

Inflasi tertutup, inflasi terbuka dan inflasi yang tidak terkendali.

Sebab-sebab timbulnya inflasi

Inflasi karena tarikan permintaan (demand-pull inflation)

Permintaan naik↑maka harga↑maka terjadi inflasi

Inflasi karena desakan biaya produksi

Biaya produksi↑ maka jumlah barang yang ditawarkan↓ maka harga↑ maka terjadi inflasi

Inflasi campuran

Inflasi karena naiknya permintaan dan naiknya biaya produksi.

Teori Inflasi

Teori Keynes

Keynes melihat bahwa inflasi terjadi karena nafsu berlebihan dari suatu golongan masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia.

Teori Struktural

Teori ini menyorot penyebab inflasi dari segi struktural ekonomi yang kaku. Produsen tidak dapat mengantisipasi dengan cepat kenaikan permintaan yang disebabkan oleh pertambahan penduduk.

Teori Kuantitas

Harga akan naik jika ada penambahan uang yang beredar. Jika barang yang ditawarkan tetap sedangkan jumlah uang yang beredar ditambah dua kali lipat, maka cepat atau lambat harga akan naik menjadi dua kali lipat.

Penghitungan angka inflasi

Angka inflasi merupakan suatu indikator ekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil berbagai langkah dibidang ekonomi.

Kenaikan angka inflasi atau laju inflasi adalah tingkat persentase kenaikan harga dari beberapa indeks harga dari suatu periode ke periode lainnya.

Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar.

3 macam indeks harga yang digunakan di Indonesia

Indeks Harga Produsen (IHP)

IHP hasil pertanian dihitung berdasarkan fluktuasi harga pertanian di pedesaan. Tujuannya antara lain untuk menilai kesejahteraan petani dilihat dari nilai tukar hasil pertaniannya.

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Perhitungan IHPB menggunakan data harga perdagangan besar. HPB mencakup barang-barang perdagangan dalam jumlah besar (grosir) yang terdiri atas 5 macam, pertanian, pertambangan, industri, impor, ekspor.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK di hitung dengan menggunakan data Harga Konsumen (HK). HK adalah harga barang-barang yang diperdagangkan dalam eceran untuk di konsumsi sendiri, bukan untuk dijual. HK diambil dari data 4 kelompok, yaitu kelompok makanan, perumahan, sandang dan aneka barang dan jasa.

IHK digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai indikator inflasi di Indonesia.

Dampak Inflasi

Dampak inflasi terhadap pendapatan

Dampak inflasi terhadap Ekspor

Dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung

Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok

Tabel : dampak inflasi bagi masyarakat

Golongan yang Diuntungkan	Golongan yang Dirugikan
1. Pedagang, petani dan spekulan 2. Orang berpenghasilan tidak tetap 3. Peminjam atau debitor 4. Pemilik kekayaan berupa harta tetap, seperti tanah, rumah dan kendaraan 5. Pemegang saham	1. Pembeli atau konsumen 2. Orang berpenghasilan tetap 3. Pemberi pinjaman/ kreditor 4. Pemilik tabungan berupa uang 5. Pemegang obligasi

Cara Mengatasi Inflasi

Kebijakan moneter

a. Kebijakan penetapan persediaan kas

b. Kebijakan diskonto

c. Kebijakan operasi pasar terbuka

Kebijakan fiskal

a. Menghemat pengeluaran pemerintah

b. Menaikkan tarif pajak

Kebijakan lain di luar kebijakan fiskal dan moneter

a. Meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar

b. Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang

Deflasi

Dalam keuangan modern, deflasi didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat. Deflasi disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. menurunnya persediaan uang di masyarakat

2. meningkatnya persediaan barang

3. menurunnya permintaan barang

4. naiknya permintaan uang

Pendapatan Nasional

2012-02-13T16:12:00.000-08:00

MATERI

Pendapatan Nasional adalah penghitungan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu negara selama satu tahun dalam nilai uang.

Konsep-konsep Pendapatan Nasional

GDP (Gross Domestic Product) / Produk Domestik Bruto

GNP (Gross National Product) / Produk Nasional Bruto

NNP (Net National Product) / Produk Nasional Neto

NNI (Net National Income)/ Pendapatan Nasional Neto

PI (Personal Income) / Pendapatan Perseorangan

DI (Disposable Income) / Pendapatan Disposable

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Pendapatan Nasional Harga berlaku

Pendapatan Nasional Harga Konstan

Perbedaan GDP dan GNP

GDP merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun.

GNP merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu Negara selama satu tahun

Rumus :

GDP = X + Y

GNP = X + Z

Keterangan:

X = Perusahaan lokal yang ada di Indonesia

Y = Perusahaan asing yang ada di Indonesia

Z= Perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri

GNP = GDP - Pendapatan neto terhadap luar negeri

Pendapatan Neto luar negeri adalah selisih antara laba perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dengan laba perusahaan penduduk Indonesia di luar negeri.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil di ciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu.

Misalnya : PDRB DKI Jakarta, PDRB Riau.

Net National Product (NNP)

NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu , biasanya satu tahun setelah dikurangi penyusutan barang modal (depresiasi).

NNP = GNP – (penggantian barang modal + penyusutan)

Penggantian barang modal = replacement

NNP = GNP – D

Penyusutan = depreciation (D)

Net National Income (NNI)

NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik factor produksi.

NNI = NNP – (Pajak tidak langsung)

Personal Income (PI)

PI adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima perseorangan sebagai balas jasa dalam proses produksi.

PI = (NNI + Transfer Payment + Pembayaran bunga oleh pemerintah/ konsumen + Deviden) – (Keuntungan perusahaan + sumbangan kesejahteraan sosial)

PI menghitung semua jenis pendapatan, termasuk pembayaran pindahan (tranfer payment) yang diterima suatu negara.

Pendapatan seseorang tidak dapat digunakan seluruhnya untuk konsumsi. Pendapatan disposable adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi pajak perorangan. Pendapatan setelah pajak ini merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disebut disposable income.

Disposible Income (DI)

DI adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa konsumsi.

DI = PI – Pajak Perorangan

Tabungan (S) = DI - Konsumsi

Pendapatan Nasional Harga Berlaku (Harga nominal)

Merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam satu tahun dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut.

Pendapatan Nasional Harga Konstan (Harga riil)

Merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara dalam satu tahun yang sudah dibandingkan dengan harga berlaku terhadap tahun dasar.

Metode Penghitungan Pendapatan Nasional

Pendekatan Produksi

PN dihitung dengan menjumlahkan nilai seluruh produk (barang dan jasa) akhir yang dihasilkan dalam suatu negara selama satu periode tertentu.

Pendekatan Pendapatan

PN dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan atau balas jasa dari faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di suatu negara selama satu periode tertentu.

Pendekatan Pengeluaran

PN dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran atau pembelanjaan pelaku perekonomian akan barang dan jasa yang diproduksi di satu negara selama jangka waktu tertentu.

A. Pendekatan Produksi

PDB = P1Q1 + P2Q2 + P3Q3 +……PnQn

Dimana n = 1, 2, 3,……….

n = Jenis barang dan jasa akhir yang diproduksi di negara tersebut.

Penghitungan PN dengan pendekatan produksi juga bisa dilakukan dengan cara pendekatan nilai tambah (value added)

Pendekatan Nilai Tambah

Nilai tambah adalah selisih antara nilai output dan nilai input dalam suatu proses produksi.

Contoh : Proses produksi pakaian jadi

- Kapas = Rp. 10.000

- Benang = Rp. 20.000

- Kain = Rp. 50.000

- Pakaian Jadi = Rp. 90.000

Berapakah total nilai tambahnya?

Kapas → Benang → Kain → Pakaian Jadi

10.000 → 10.000 → 30.000 → 40.000

Total nilai tambah = 10.000 +10.000+30.000+40.000 = 90.000

B. Pendekatan Pendapatan

Y = w + i + r + p

NI = w + i + r + p

Y = Pendapatan nasional i = bunga (interest)

NI = Pendapatan nasional r = sewa (rent)

w = upah (wages) p = keuntungan (profit)

C. Pendekatan Pengeluaran

Y = C + G + I + (X-M)

GNP = C + G + I + (X-M)

Tabungan (S) = Investasi (I)

Jadi menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bisa juga dengan rumus :

GNP = C + G + S + (X-M)

Y = Pendapatan Nasional I = Investasi

GNP = Produk nasional bruto X = Ekspor

C = Konsumsi M = Impor

G = Pengeluaran pemerintah S = Saving (tabungan)

Tujuan Perhitungan Pendapatan Nasional

1. Melihat kemajuan masyarakat dan Negara di bidang ekonomi serta melihat kemajuan pembangunan yang telah dicapai

2. Memperoleh taksiran akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat atau Negara

3. Mengkaji dan mengendalikan factor-faktor yang memengaruhi tingkat perekonomian suatu Negara

4. Membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan selanjutnya

Manfaat Penghitungan Pendapatan nasional

Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian suatu negara

Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu

Membandingkan perekonomian antar daerah

Merumuskan kebijakan pemerintah

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara.

Pendapatan per kapita = Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk

Manfaat Penghitungan Pendapatan Perkapita

Sebagai alat untuk membandingkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun.

Sebagai pembanding tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk antar negara

Sebagai tolok ukur dalam pengelompokan negara berpendapatan rendah, menengah keatas atau tinggi.

Sebagai alat untuk menentukan kebijakan ekonomi.

Pengelompokan menurut World Bank

Bank dunia mengelompokkan negara-negara di seluruh dunia berdasarkan pendapatan perkapitanya :

a. Low income countries

PNB per kapita < US$ 975

b. Lower middle income countries

PNB per kapita US$ 976 – US$ 3,855

c. Upper-middle income countries

PNB per kapita sekitar US$ 3,856 – US$ 11,905

d. High income countries

PNB per kapita > US$ 11,906

Hubungan antara GDP, GNP dan Pendapatan Nasional

1. Pendapatan neto terhadap luar negeri atas factor produksi adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dari factor produksi Indonesia di luar negeri dengan pengeluaran yang dibayarkan untuk factor produksi asing di Indonesia

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pada umumnya produsen dapat melimpahkan beban pajaknya kepada konsumen. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak tidak langsung kemudian dikurangi subsidi menjadi pajak tidak langsung neto

3. Pengeluaran untuk pembentukan modal tetap dimaksudkan untuk digunakan dalam proses produksi. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu nilai modal tetap akan turun. Penurunan nilai modal tersebut dinamakan penyusutan.

Berdasarkan tiga komponen tersebut, hubungan ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Produk domestic bruto ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri atas factor produksi menghasilkan produk nasional bruto. Adapun produk nasional bruto dikurangi pajak tidak langsung neto dan penyusutan akan menghasilkan pendapatan nasional.

UJI KOMPETENSI

A. Mari memilih jawaban yang tepat!

1. Jika total produk yang dihasilkan warga negara Indonesia di luar negeri sebesar Rp.700 miliar, sementara total produk yang dihasilkan warga Negara asing di Indonesia sebesar Rp.900 miliar akan menunjukkan…

a. PDB Indonesia < PNN Indonesia

b. PDB Indonesia < PNB Indonesia

c. PDB Indonesia = PNB Indonesia

d. PDB Indonesia = PNN Indonesia

e. PDB Indonesia > PNB Indonesia

2. Metode pendapatan atau penerimaan dalam pendapatan nasional menghitung….

a. seluruh pengeluaran pelaku ekonomi

b. balas jasa pemilik factor produksi

c. kegiatan penciptaan nilai tambah

d. pemberian transfer dari pemerintah

e. nilai barang dan jasa yang diproduksi

3. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dihitung dengan rumus….

a. Y = GDP – Produk neto terhadap luar negeri

b. Y = C + S/I

c. Y = (Q1.P1) + (Q2.P2) +………(Qn.Pn)

d. Y = C + I + G + (X-M)

e. Y = W + R + I + p

4. Diketahui data perekonomian suatu Negara sebagai berikut (dalam triliun rupiah)

Belanja pemerintah 245

Pendapatan masyarakat 155

Konsumsi masyarakat 170

Pendapatan sewa 170

Investasi total 320

Ekspor 200

Pembayaran impor 125

Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah….

a. Rp. 350 trilliun

b. Rp. 595 trilliun

c. Rp. 760 trilliun

d. Rp. 810 trilliun

e. Rp. 960 trilliun

5. Perhatikan perhitungan berikut.

GNP Rp. 75.000 miliar

Penyusutan Rp. 3.000 miliar

Pajak langsung Rp. 1.500 miliar

Besarnya nilai produk nasional neto adalah…..

a. Rp. 78.000 miliar

b. Rp. 76.500 miliar

c. Rp. 73.500 miliar

d. Rp. 72.000 miliar

e. Rp. 70.500 miliar

6. Data pendapatan nasional diketahui sebagai berikut (dalam miliar)

Sewa tanah Rp.555

Upah dan gaji Rp.750

Konsumsi masyarakat Rp.266

Pendapatan bunga Rp.453

Belanja pemerintah Rp.1.275

Ekspor Rp.889

Impor Rp.563

Keuntungan Rp.1.550

Hasil tambang Rp.357

Investasi Rp.677

Besarnya pendapatan nasional yang dihitung dengan metode penerimaan adalah…..miliar

a. Rp.2.218 d. Rp. 3.634

b. Rp.2.544 e. Rp.3.670

c. Rp.3.308

7. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dihitung berdasarkan….

a. nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat

b. pendapatan yang diterima factor produksi

c. hasil produksi perusahaan Negara

d. pengeluaran masyarakat suatu Negara

e. hasil produksi masyarakat luar negeri

8. Bila diketahui data sebagai berikut :

Sewa tanah Rp. 1.000.000

Upah tenaga kerja Rp. 500.000

Bunga modal Rp. 200.000

Laba pengusaha Rp. 10.000

Pengeluaran konsumsi Rp. 1.000.000

Pengeluaran investasi Rp. 750.000

Ekspor Rp. 1.000.000

Impor Rp. 250.000

Pengeluaran pemerintah Rp. 500.000

Besarnya pendapatan nasional dihitung dari pendekatan pendapatan adalah….

a. Rp. 1.750.000 d. Rp. 500.000

b. Rp. 1.710.000 e. Rp. 250.000

c. Rp. 1.250.000

9. Data ekonomi suatu Negara menunjukkan GNP Rp.80.000 miliar, depresiasi Rp.5.000 miliar dan pajak langsung Rp.2.000 miliar. Besarnya NNP adalah….

a. Rp. 71.000 miliar d. Rp. 74.000 miliar

b. Rp. 72.000 miliar e. Rp. 75.000 miliar

c. Rp. 73.000 miliar

10. Pendapatan nasional Negara A pada tahun 2008 (dalam jutaan) sebagai berikut:

GNP Rp. 1.000.000

Depresiasi Rp. 100.000

Pajak tidak langsung Rp. 50.000

Transfer payment Rp. 30.000

Besarnya pendapatan perseorangan adalah….

a. Rp. 850.000 d. Rp. 950.000

b. Rp. 880.000 e. Rp. 980.000

c. Rp. 900.000

11. Selisih antara pendapatan yang diperoleh dari factor produksi Indonesia yang ada di luar negeri dengan pendapatan yang diperoleh dari factor produksi asing di Indonesia disebut….

a. ekspor neto

b. pendapatan neto luar negeri atas factor produksi

c. penyusutan barang modal

d. pajak tidak langsung

e. laba

12. Untuk membandingkan kemakmuran antarnegara kita menggunakan data….

a. produk nasional bruto

b. produk nasional neto

c. pendapatan nasional

d. pendapatan per kapita

e. pendapatan siap dibelanjakan

13. Pendapatan nasional suatu Negara bertambah lebih besar daripada pertambahan penduduk. Hal ini menunjukkan….

a. pendapatan per kapitanya menurun

b. pendapatan per kapitanya meningkat

c. pertumbuhan penduduknya lambat

d. tingkat kesejahteraan penduduk menurun

e. pendapatan masyarakat seimbang

14. Salah satu contoh Negara ASEAN yang tergolong Negara dengan pendapatan perkapita tinggi adalah….

a. Indonesia d. Singapura

b. Malaysia e. Filipina

c. Jepang

15. Tabel pendapatan nasional dan jumlah penduduk dari beberapa Negara terlihat sebagai berikut.

No	Negara	Pendapatan nasional	Jumlah penduduk
1 2 3 4	Indonesia Malaysia Brunei Darussalam Filipina	120.000.000 70.000.000 40.000.000 90.000.000	210.000.000 80.000.000 15.000.000 120.000.000

Berdasarkan tabel di atas urutan Negara yang mempunyai pendapatan per kapita tertinggi adalah…

a. Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam

b. Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia dan Filipina

c. Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Indonesia

d. Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam dan Malaysia

e. Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Indonesia

16. India adalah Negara dengan tingkat pendapatan nasional cukup tinggi. Akan tetapi, Negara ini masih termasuk Negara dengan pendapatan per kapita menengah bawah. Hal tersebut karena….

a. tingkat pendidikan masih rendah

b. jumlah penduduk sangat besar

c. kondisi politik tidak stabil

d. struktur ekonomi didominasi sector pertanian

e. banyak penduduk yang bekerja di luar negeri

17. Untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun digunakan perhitungan pendapatan nasional atas dasar harga….

a. dalam negeri d. berlaku

b. luar negeri e. produksi

c. konstan

18. Perhitungan pendapatan nasional memberikan informasi berikut ini, kecuali…

a. struktur ekonomi

b. komposisi penduduk

c. aktivitas ekonomi

d. jumlah lapangan kerja

e. kemakmuran materil

19. Perhatikan hal-hal yang menyangkut pendapatan nasional berikut ini.

(1) Membantu membuat rencana dan melaksanakan pembangunan secara bertahap

(2) Mengkaji factor-faktor yang memengaruhi tingkat kemajuan perekonomian

(3) Membandingkan perekonomian antarnegara

(4) Membantu merumuskan kebijakan pemerintah

(5) Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional

Manfaat mempelajari pendapatan nasional ditunjukkan pada nomor….

a. 1, 2 dan 3 d. 2, 4 dan 5

b. 1, 3 dan 4 e. 3, 4 dan 5

c. 2, 3 dan 4

20. Indikator pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan…

a. pendapatan masyarakat kelas atas

b. nilai tukar rupiah terhadap dolar

c. kenaikan tingkat harga

d. nilai PDB dari waktu ke waktu

e. kondisi social masyarakat

Soekarno

2012-02-12T15:26:00.000-08:00

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai tiga istri dan dikaruniai delapan anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mempunyai anak Kartika..

Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar "Ir" pada 25 Mei 1926.

Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu.

Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Ir.Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Sebelumnya, beliau juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Sebaliknya MPR mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Kesehatannya terus memburuk, yang pada hari Minggu, 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jatim di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah menganugerahkannya sebagai "Pahlawan Proklamasi".

Love Quotes

2012-02-12T15:16:00.000-08:00